VILLAGE FUND MANAGEMENT IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN NORTH BARITO REGENCY

Authors

  • Sony Immanuel Handrino Master of Government Science Study Program, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin City, South Kalimantan
  • Setia Budhi Master of Government Science Study Program, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin City, South Kalimantan
  • Taufik Arbain Master of Government Science Study Program, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin City, South Kalimantan

Keywords:

Village Fund Management, Community Empowerment, North Barito Regency.

Abstract

This research departs from the lack of financial resources for kelurahans in North Barito Regency to finally get disbursement from the central government through the Additional General Allocation Fund or what can be called the Kelurahan Fund. In analyzing, the researcher uses a qualitative descriptive research method, namely by using interviews, observations and documents. The results of the research and the results of data collection show that Village Funds originating from Additional General Allocation Funds should have a pretty good influence on the development of facilities and infrastructure and community empowerment in the Kelurahan, but the reality on the ground that the management of Kelurahan funds is still not optimal. The findings indicate that the management of the kelurahan funds is still unable to be carried out by the kelurahan apparatus. In its implementation, the Village Fund Program for all Kelurahans in North Barito Regency has referred to and is in accordance with the rules contained in Minister of Home Affairs Regulation No. 130 of 2018 concerning Village Facilities and Infrastructure Development Activities and Village Community Empowerment. So it is concluded that the community has not been involved in managing the Village Fund, there are no benefits felt by the community and the apparatus resources in the Village are still not optimal in managing Village Funds.

References

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal ekonomi & kebijakan publik, 6(1), 61-76.

Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 151-171.

Andriana, D., & Balqis, K. (2015). Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol, 3(1).

Anggraini, R. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo Kec. Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasah Syar’iyyah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Azikin, A. (2018). Dinamika Kemungkinan Perubahan Status Menjadi Desa Di Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8(2), 143-164.

Damayanti, F., & Febrianto, R. S. (2020, October). Karakteristik Sosial Masyarakat yang Berpengaruh pada Tipologi Hunian Warga Desa Polaman Kabupaten Malang. In Prosiding SENTIKUIN (Seminar Nasional Teknologi Industri, Lingkungan dan Infrastruktur) (Vol. 3, pp. B2-1).

George R. Terry. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Gunawan, D., Fathurrahim, F., Jumail, M., & Mahsun, M. (2022). Pengelolaan Wisata Religi Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Journal Of Responsible Tourism, 2(1), 61-66.

Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen. (2005). Akuntansi Manajemen, Buku 2. Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

Harirah, H. (2020). Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maros (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ina, F. A., Zubaidi, M., & Djuko, R. U. (2022). Pengelolaan Program Paket C di SKB Kota Gorontalo. Student Journal of Community Education, 115-120.

Jamaludin, A. N. (2018). Konflik dan integrasi pendirian rumah ibadah di kota bekasi. Jurnal Socio-Politica, 8(2), 227-238.

Langgeng, Y. S., & Retnani, E. D. (2014). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 3(6).

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 7(1).

Malayu S.P. Hasibuan. (2014). Manajemen Dasar (Pengertian Dan Masalah), Jakarta: Bumi Askara.

Ma'ruf, M. (2015). Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Al-Quran Dan hadis. Didaktika Religia, 3(2), 19-36.

Melinda, Y. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau).

Pamungkas, B. D., Fitryani, V., & Saputra, A. (2021). Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa mungkin kecamatan orong telu. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 9(2), 135-143.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Rohaniah, Y. (2021). Model Adaptive Leadership dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi pada Kepemimpinan Camat Cisauk Kabupaten Tangerang). PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora, 3(2), 114-124.

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198-215.

Sabri, S. (2021). Proses Penganggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kebupaten Mamuju (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Safira, E. (2020). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan (Doctoral dissertation, UMSU).

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7(1), 5-13.

Tifani, H. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Anggaran Berbasis Incremental Budgeting Terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zaki, A. H. M. A. D. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2015. Universitas Maritim R aja Ali Haji. Tanjungpinang.

Downloads

Published

2023-09-06

How to Cite

Immanuel Handrino, S., Budhi, S., & Arbain, T. (2023). VILLAGE FUND MANAGEMENT IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN NORTH BARITO REGENCY. International Journal Political, Law, and Social Science, 4(1). Retrieved from https://ijpls.org/index.php/IJPLS/article/view/99

Issue

Section

Articles