LURAH LEADERSHIP IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH KARANG TARUNA IN LANJAS VILLAGE, TEWEH TENGAH DISTRICT, NORTH BARITO REGENCY
Keywords:
Leadership, Lurah, Community Empowerment, Karang Taruna.Abstract
Community empowerment can be done with the active participation of the community which must be facilitated by the presence of community empowerment actors who come from a leader. This study aims to find out how lurah leadership is related to community empowerment through cadet corals, and find out whether the inhibiting factors in lurah leadership in increasing community empowerment through cadet corals. In this study, data collection techniques were divided into 2 (two) types of data sources used, namely (1) Primary data, which is data obtained directly from respondents either through interviews, observation and documentation. (2) Secondary data is data obtained by reading books, literature, official documents, related laws and regulations. The analytical techniques used by Miles and Huberman' s model analysis techniques are qualitatively formulated in order to produce descriptive data. From the results of the study, it can be seen that the leadership of the lurah in increasing community empowerment through cadets looks good with his leadership using participatory, situational, delegative and charismatic leadership styles even though community participation is still not optimal and there is a need for increased guidance from the village government. In improving community empowerment through cadets, they should further optimize their leadership abilities and qualities and improve coaching, setting an example and motivation for the community. it can be seen that the leadership of the lurah in increasing community empowerment through cadets looks good with his leadership using participatory, situational, delegative and charismatic leadership styles even though community participation is still not optimal and there is a need for increased guidance from the village government. In improving community empowerment through cadets, they should further optimize their leadership abilities and qualities and improve coaching, setting an example and motivation for the community. it can be seen that the leadership of the lurah in increasing community empowerment through cadets looks good with his leadership using participatory, situational, delegative and charismatic leadership styles even though community participation is still not optimal and there is a need for increased guidance from the village government. In improving community empowerment through cadets, they should further optimize their leadership abilities and qualities and improve coaching, setting an example and motivation for the community.
References
Afandi, R. (2013). Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam. Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 18(1), 95-116.
Akbar, M. F., Suprapto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 135-142.
Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). Jurnal Ketahanan Nasional, 23(1), 1-16.
Budi, S. (2015). Perspektif Kepemimpinan Lurah terhadap Kinerja Pegawai. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(1).
Dessler, Gary. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke-7, Alih bahasa, Jilid 1 & Jilid 2, Jakarta : Prenhallindo.
Gedeona, H. T. (2010). Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 7(4), 07.
H. Pasolong, 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Yogyakarta, Alfabeta.
Handoko, S. B. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Doctoral dissertation, Universitas Subang).
Haryani, T., & Kuswoyo, S. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. Jurnal Sociopolitico, 4(1), 36-48.
Hayati, B. N., & Suparjan, S. (2017). Kemitraan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam program csr batik cap pewarna alami di pt. semen gresik pabrik Tuban. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 11(1), 43-50.
Hidayati, R., & Suwanda, I. M. (2022). Upaya Pemerintah kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabaya sebagai Wujud Good Governance. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 824-841.
Julaeha, S. (2019). Problematika kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 7(2), 157.
Kartono, Kartini. 2005. Pemimpin dan kepemimpinan, Jakarta : Raja Grafindo.
Moleong, J Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Pelenkahu, M. G., Gosal, R., & Sambiran, S. (2017). Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Kelurahahn Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 2(2).
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 1998 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Kelurahan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri 5/2007)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Permensos (Peraturan Menteri Sosial) Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
Prasetyo, M. A. M. (2022). Pesantren Efektif: Studi Gaya Kepemimpinan Partisipatif. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 1-12.
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008, July). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In The 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (pp. 1-15).
Pratama, R., & Sujianto, S. (2016). Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan (Doctoral dissertation, Riau University).
Pratiwi, M. M. (2018). Implementasi Good Governance Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Putra, M. A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi-sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-rtlh). Administratio, 10(1), 37-43.
Putri, H. Y. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Pengembangan Bakat Siswa Tunanetra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(1), 62-71.
Said, A. L. (2018). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. Deepublish.
Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi, 7(1).
Septiadi, S., & Yuniarti, R. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Dalampemberdayaan Pelaku Usahaindustri Rumah Tangga Pengolahan Bahan Makanan (Studi Kasus Pada Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Mentari Publika, 3(1), 31-39.
Sinar, S., Parawangi, A., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Karang Taruna Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(2), 546-559.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D, Alfabeta, Bandung
Sulistyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses pemberdayaan masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri (KPSM). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement), 2(2), 146-162.
Sutisna, W. P. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah. Jurnal Desentralisasi, 11(2), 419-432.
Triputro, R. W. (2022). Fasilitas pesantren di Kabupaten Magelang. The Journal Publishing, 3(3), 1-98.
Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumaluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 6(1), 161029.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (PERMENSOS RI 77 / HUK / 2010)
Widiyawati, A. T. (2020). Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi pada Perpustakaan Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember). Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 4(1), 77-96.
