STRATEGY FOR ARRANGEMENT OF STREET VENDORS (PKL) BY CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP) IN SIMPANG EMPAT DISTRICT, TANAH BUMBU REGENCY
Abstract
This study aims to analyze the strategy for organizing street vendors (PKL) by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency, and to analyze the factors that hinder the arrangement of street vendors (PKL) by the Civil Service Police Unit (PKL). Satpol PP) in Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency. This study uses a qualitative approach, because data analysis is presented verbally to obtain overall information. The use of qualitative methods in this research is intended to understand in depth about the strategies and obstacles in structuring street vendors by Satpol PPin Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency. Research results show thatstrategy for structuring street vendors in Simpang Empat District by Satpol PP seen from indicators of policy implementation according to George Edward III, which include: (1) Communication, Satpol PP as the executor of the Regional Regulations for Arrangement and Empowerment of PKL in Tanah Bumbu Regency, has carried out policy communication through socialization active by forming a special team to control street vendors who violate regional regulations or carry out their business activities in areas not designated for street vendors, such as on sidewalks, which is currently still happening; (2) Resources, the lack of personnel on duty in the field and the lack of available facilities, makes the implementation of activities less than optimal; (3) Disposition, the executor of the task of structuring street vendors from Satpol PP has a high commitment and a positive attitude in carrying out their duties, become an important asset in the implementation of street vendor management and empowerment policies; (4) The structure of the bureaucracy, the availability of SOPs in carrying out tasks, is a clear guide in carrying out tasks even though it is made simple, but does not make it difficult for field implementers in carrying out their duties of implementing the Regional Regulations on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the field. Factors hindering the arrangement of street vendors by Satpol PP in Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency include: 1)There is no strategic location for street vendors to be disciplined, 2) Low awareness and understanding of street vendors regarding Perda/Perkada for structuring and empowering street vendors, 3) Lack of understanding of Satpol PP members on legal products (perda/perkada) related to street vendors, 4) lack of fleet both 4 wheels and 2 wheels for carrying out tasks in the field.
References
Akbar, A. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Bahtiar, A., & Santoso, R. S. (2017). Implementasi Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(4), 332-348.
Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 8(2).
Dinar, A. (2017). Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Puskesmas Wonosalam I Kabupaten Demak (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
El Anshori, Y. T., & Karyana, A. (2012). Kebijakan Publik Yang Partisipatif Dan Komunikatif. Jurnal Kebijakan Publik, 3(2).
Fatimah, T. (2011). Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Alternatif Solusi Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 10(2), 42-53.
Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 7(3).
Fitriyani, S., Murni, T., & Warsono, S. (2018). Pemilihan Lokasi Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro dan Kecil. Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen, 13(1), 47-58.
Hidayati, N. N., & Wahyono, H. (2013). Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2(3), 328-337.
Kollonel, M. V. (2022). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Kurnia, M. L., & Putri, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1 April), 1-10.
Magdalena, D. (2018). Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 211-222.
Mardhiyah, A., & Safrin, F. A. (2021). Persaingan usaha warung tradisional dengan toko modern. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 8(1), 91-99.
Mashudi, R., Hutagaol, M. P., & Hartoyo, S. (2014). Strategi Penataan Pkl Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(2).
Miles, M. B., & Huberman, M. (2009). Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI Press.
Moleong, L. J. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Mubarok, A. (2012). Karakteristik dan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta strategi penataan dan pemberdayaannya dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi wilayah di kota Bogor.
Noviyanti, L. (2018). Implementasi Kebijakantarif Sewa Rusunawa Penjaringansari Tahap II dan III Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
Nugraha, Y. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Nugroho, D. A. B. (2013). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Pauzi, R., Tikson, D. T., & Hasniati, H. (2021). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 51-64.
Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 6(94).
Pulungan, M. S. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) Di Kota Balikpapan. Gerbang Etam, 10(2), 13-26.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.
Sari, N. K. (2012). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Pasar Baru.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.
Sutanto, S. H. (2017). Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Di Kabupaten Bojonegoro. Cakrawala, 11(1), 49-66.
Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 6(1), 149-160.
