IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGET (ABK) AT THE COMMUNICATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
Keywords:
Implementation, Performance-Based Budgeting (AKB), Communication and Information Office, South Kalimantan.Abstract
In practice, from the results of SAKIP's evaluation of the 2017 Performance Report obtained from the Inspectorate of South Kalimantan Province, the results of the performance evaluation of 14 of 47 SKPD are still in the "Good" category and not "satisfactory". This means that the implementation of the Performance-Based Budget (ABK) which is echoed by the government as a step to realize Good Governance through SAKIP has not run optimally. There are still many funded SKPD activities that are not fully performance-based. This study aims to analyze the implementation of Performance-Based Budgeting (ABK) in the Communication and Information Office of South Kalimantan Province. This research is a qualitative research with descriptive analysis technique. Data were collected through interviews, documentation, and observation. The results show that in its implementation there are still obstacles, such as performance reporting that has not been optimal so that it affects performance appraisal, the quality of human resources is still not optimal even though they have been represented and the responsibility of the official apparatus is still low to complete the tasks that are the main tasks and functions; AND the Office of Communication and Informatics of South Kalimantan Province in 2017 has not taken the main steps for implementing performance-based budgeting in accordance with the guidebook for implementing Performance-based budgeting by the National Planning and Development Agency (BAPPENAS).
References
Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial, 1(1), 11-21.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2005). Pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja (Revisi). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2009). Pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja (Buku 2). Departemen Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.
Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017, May). Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP (Vol. 1, No. 2).
Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fernanda, D. (2006). Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 2(3).
Hamidi, M. F. (2014). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 12(01).
Hapsari, K. F. (2016). Analisis Perancangan Balanced Scorecard Pada Organisasi Pemerintah (Studi Pada Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Center For Food And Nutrition-SEAMEO RECFON) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Lestari, N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar (Doctoral dissertation).
Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik Edisi ketiga. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI: Yogyakarta.
Nawawi, Zaidan, 2015. Manajemen pemerintahan. Rajawali Pers: Divisi Buku Perguruan Tinggi: Jakarta.
Negara, L. A. (2003). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239. IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Nomor, I. P. R. I. (7). tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008, July). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In The 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia (pp. 1-15).
Probohudono, A. N., Jamin, M., & Wardojo, W. W. (2017). Penerapan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Sudut Pandang Teori dan Praktik.
Purnamasari, E. W. (2018). Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia Berdasarkan Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan Dalam Metode Balanced Scorecard Di Puskesmas 4 Ulu Tahun 2017. Jurnal Akrab Juara, 3(1), 130-149.
Sarman, Mukhtar. (2004). Pengantar metodologi penelitian sosial. Pustaka FISIP UNLAM: Banjarmasin.
Sugiyono. (2008). Memahami penelitian kualitatif. ALFABETA: Bandung.
Sulistio, Eko Budi. (2010). Proses Peyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1, No.1, Januari – Juni 2010.
Syafruddin, M. (2010). Peran Akuntansi Dalam Proses Reformasi Birokrasi Di Indonesia.
Tauhid, S. E. (2021). Lingkup Reformasi Administrasi Publik. Reformasi Administrasi Publik, 85.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 7(2), 126-146.
