IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) POLICY IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF SIKUI VILLAGE, TEWEH BARU DISTRICT, NORTH BARITO DISTRICT
Keywords:
Policy Implementation, Village Fund Allocation, Supporting Village Development.Abstract
Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy has a significant impact on village development. This study shows the importance of understanding how village fund allocation is implemented, especially in the context of Sikui Village, Teweh Baru District, North Barito Regency. This research aims to reveal the practice of implementing village fund allocation (ADD) in Sikui Village, Teweh Baru District, North Barito Regency. The research method used is qualitative with reflective analysis of documents found in the field. This research was carried out in Sikui Village, Teweh Tengah District, using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that ADD implementation still tends to be dominated by village and sub-district elites, especially directly elected village heads. Village funds are allocated in accordance with the village head's political wishes to ensure the success of his leadership, especially in infrastructure development. Even though village development deliberations are part of village fund allocation, research results show that these deliberations are often just a formality. Village development proposals are still included in the minutes as part of the successful goals of the village head's vision and mission. The village social assistance management model under the Ministry of Village Development is also seen as top up planning, so synergy in implementing village fund allocation needs to be improved.
References
Agus Arifin, S. E. (2023). Pembangunan Perdesaan dari Perspektif Ekonomi Publik. Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan-Jejak Pustaka, 66.
Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(2).
Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jurnal Thengkyang, http://jurnaltengkiang. ac. id/jurnal/index. php/JurnalTengkhiang/issue/view/1/Halaman, 20(20), 1-21.
Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), 37-57.
Bahren, W. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang). Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2(2).
Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). Jambura Journal of Administration and Public Service, 2(2), 99-107.
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).
Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(7), 7091-7100.
Kurniadi, T. S. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).
Ma’ruf, Z. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 1793-1810.
Nofriansyah, D. (2018). Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Deepublish.
Nurwanto, A., Marwanti, S., & Antriyandarti, E. (2023). Penyediaan Akses Pangan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Prospek Agribisnis, 2.
Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Eksekutif, 3(3)
Prasetyowati, I. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.
Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bumi Aksara.
Ratri, D. K. (2014). Implementasi peraturan walikota nomor 36 tahun 2013 tentang kebijakan kota layak anak. Journal of Governance and Policy, 1(2).
Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 8(3), 424-440.
Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1(1), 1-24.
Sembiring, M. M. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Minas (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Sinurat, H. P., & Sumanti, R. (2016). Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Jurnal Transformasi Administrasi, 6(1), 1131-1147.
Situmorang, D. M. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan desa dalam perspektif undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di provinsi Sumatera Barat. Jurnal HAM, 7(1), 21-34.
Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32-52.
Thobias, E. (2013). Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahaan (suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). Acta Diurna Komunikasi, 2(2).
Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Media Trend, 10(1), 19-31.
