IMPLEMENTATION OF THE LOCAL E-CATALOG POLICY IN AN EFFORT TO EMPOWER MSMEs IN THE PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES IN TANAH BUMBU REGENCY
Keywords:
Implementation, Local e-catalog, Empowerment, MSMEs.Abstract
This research discusses the implementation of the Local E-Catalog Policy of the Tanah Bumbu Regency Government in following up on presidential policy through the Presidential Instruction on Accelerating Increased Use of Domestic Products and Micro Business, Small Business and Cooperative Products in the Context of the Success of the National Movement to Make Proud of Made in Indonesia in Organizing Procurement Government Goods/Services. Regional governments are at the core in terms of accelerating the implementation of the Presidential Instruction because regional governments are home to Micro Businesses, Small Businesses and Cooperatives. Research data was obtained through observation, literature study, and interviews with parties directly involved in policy implementation. Data analysis uses qualitative methods. This research aims to analyze the implementation of local e-catalogs in efforts to empower MSMEs in the procurement of government goods/services in Tanah Bumbu Regency and to analyze the factors that hinder the implementation of local e-catalog policies in efforts to empower MSMEs in the procurement of government goods/services in the Regency. Land of Spices. The Coaching Clinic activities carried out by the Regional Government of Tanah Bumbu Regency are very useful and optimal in efforts to implement local e-catalog policies in an effort to empower MSMEs in the procurement of government goods/services in Tanah Regency.
References
Aini, R., Sihombing, M., & Ridho, H. (2023). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. PERSPEKTIF, 12(2), 628-642.
Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 351-381.
Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa. EPIGRAM (e-journal), 11(2).
Arman, U. D., & Sari, A. (2022). Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat. CIVED, 9(3), 358-364.
Azzahrah, A. P. F. (2020). Rekonstruksi Procurement Ke E-Procurement Dalam Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Atas Barang Dan Jasa Di Pt Infomedia Nusantara (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
BPKP (2022). Presiden Keluarkan Inpres P3DN pada PBJ Pemerintah. BPKP. https://www.bpkp.go.id/berita/read/35196/0/Presiden-Keluarkan-Inpres-P3DN-pada-PBJ-Pemerintah
Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(2).
Faujianto, S. A., Indrayana, A., & Rohmatiah, A. (2023). Pengaruh Efisiensi Pemesanan, Kemudahan Pemasaran, Dan Penetapan Harga Pada Penggunaan E–Katalog Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Magetan. JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka, 4(1), 33-45.
Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008. Jurnal Demokrasi, 9(2).
Hidayat, C. N. (2020). Efetivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. Pamulang Law Review, 2(1), 37-46.
Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146-154.
Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
Kalang, E. A. (2022). Analisis atas Pengadaan E-Book pada Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Kamal, M. (2020). Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, 1(2), 1-10.
Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.
Mulyono, P. E. (2017). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pemerintah kabupaten gresik. Airlangga Development Journal, 1(1), 32-42.
Murti, I. W. I. W., Wirawan, W. A., & Prayitno, J. (2022). Efektivitas Komunikasi Dalam Mencegah Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa. Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation, 1(2), 27-36.
Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Aplikasia, 8(2), 89-103.
Nurlukman, A. D. (2017). e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(1), 65-79.
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rahman, S. M. I. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 6(1), 109-128.
Reza, I. (2015). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Jasa Konsultansi Untuk Efektifitas Kegiatan E-Procurement (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governancedi Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 11(1).
Setyadiharja, R. (2017). E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik). Deepublish.
Siallagan, R., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 112-124.
Sukmawati, S., & Alwi, A. (2019). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 96-103.
Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. Jurnal Transparansi Publik (JTP), 1(1), 55-63.
